Cak Eri : “Kalau Ada Anak Buah Saya Minta Foto Copy KTP dan KK Ojok Dikek'i (jangan di beri) ”

Cak Eri dan Ning Rini saat bertemu dengan KSH Krembangan Selatan diacara Ngobras (Ngobrol Santai)

Cak Eri Cahyadi Walikota Surabaya menegaskan, bahwa Pemerintah kota Surabaya akan memberikan bantuan kepada warga yang mengalami kesusahan, tidak perlu lagi meminta data seperti fotokopi KTP dan kartu keluarga (KK). Karena, semua itu sudah terdata dalam aplikasi Sayang Warga.

”Kalau ada anak buah saya yang minta data KTP atau KK, nggak usah dikeki (jangan diberi). Saya haramkan lurah, camat, dan puskesmas njaluk (minta) fotokopi KTP dan KK, ini koreksi betul buat kami,” tegas Cak Eri.

Cak Eri Cahyadi mengelar acara  “Ngobras” (Ngobrol Santai), bersama Ketua Tim Penggerak (TP) PKK, Rini Indriyani di Ballroom Rich Palace, Selasa (2/8/2022). Seperti biasa, saat Ngobras, ia didampingi oleh jajaran asisten, kepala PD dan camat serta lurah.

Ngobras kali ini diikuti oleh 1.551 Kader Surabaya Hebat (KSH) dari dua kecamatan, yakni Tegalsari dan Genteng. Dalam kesempatan ini, satu persatu kader mencurahkan berbagai usulan dan keluhan kepada orang nomor satu di lingkup Pemkot tersebut.

Salah satu keluhan yang disampaikan kepada Cak Eri Cahyadi adalah soal aplikasi Saya Warga dan pengisian data serta insentif kader Kecamatan Genteng. Menanggapi curhatan dari KSH, Walikota Eri Cahyadi langsung memberikan solusi.

Menurut Cak Eri Walikota Surabaya pendataan warga harus sudah berintegrasi satu sama lain, baik itu dari kelurahan, kecamatan, hingga ke OPD terkait. Sistem administrasi manual perlu diperbaiki dan evaluasi, agar pelayanan ke depan makin baik.

Cak Eri panggilan akrab Walikota Surabaya tersebut memperjelas, sebenarnya data nomor induk kependudukan (NIK) Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) itu sudah pasti terdaftar di aplikasi Sayang Warga. Oleh karena itu, Lurah, Camat dan puskesmas tak perlu lagi meminta copy an KTP atau KK warga yang akan dibantu.

Cak Eri juga menyampaikan, pendataan warga itu harus sudah terintegrasi satu sama lain, baik itu dari kelurahan, kecamatan hingga ke OPD terkait. Masih adanya sistem administrasi manual tersebut, menurutnya ada yang perlu diperbaiki dan evaluasi, agar pelayanan ke depannya semakin baik.

“Kalau sudah ada aplikasi tapi masih diminta berkas, yo onok sing salah (ada yang salah) di sistem itu. Saya bilang ke semua kader, kalau diminta (fotokopi KTP dan KK) jangan kasih. Smartcity yo ngene iki (ya seperti ini) harus terintegrasi,” jelasnya.

Cak Eri menambahkan, setelah menerima kunjungan dari Wakil Menteri Kesehatan (Wamenkes) RI, dr. Dante Saksono Harbuwono, kemarin (1/8/2022), Pemerintah Kota Surabaya mendapat apresiasi, karena memberi insentif senilai Rp 400.000,- kepada KSH. Menurut Wamenkes RI, dr. Dante, insentif Pemkot Surabaya paling tinggi ketimbang kota – kota lain di Indonesia.

“Menurut beliau insentif KSH ini paling tinggi, bahkan di kota lain ada yang nggak dapat. Beliau juga mengatakan, terkait insentif itu akan disampaikan dalam rapat di sana (pusat), untuk bentuknya kami belum tahu pasti,” pungkasnya.